Tuesday, Oct 21st

Last update:03:23:43 AM GMT

You are here:

Tiap Minggu Sat Narkoba Polresta Panen Tangkapan

Surel Cetak PDF

DSC 0245

 

DENPASAR-Fajar Bali | Satuan Narkoba Polresta Denpasar tidak pernah berhenti mengejar dan menangkap pelaku narkoba. Bahkan setiap minggu, Sat. Narkoba Polresta Denpasar panen tangkapan. Seperti selama 3 hari lalu (Senin hingga Rabu), sedikitnya 11 pengedar dan pengguna narkoba diciduk, tiga diantaranya perempuan dan bahkan ada yang berstatus residivis. Sebelas pelaku narkoba itu berinisial HT (33), AAM (33), FGJ (34), Muh M (31), MJ (33), RN (24), Muh N (32), Mul (35), SS (51), DAA (33) dan CSA (23).
Wakapolresta Denpasar AKBP Nyoman Artana didampingi Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Gede Ganefo menjelaskan bahwa dari sebelas tersangka ini petugas mengamankan barang bukti sabu sabu dan alat isap bong serta ekstasi. Bahkan katanya, dari 11 pelaku narkoba tersebut, dua pelaku diantaranya satu jaringan dan berstatus residivis, yakni tersangka Muh N dan Mul. Tersangka Muh N ditangkap di kamar kosanya di Jalan Mahendradatta Gang Robby William, Denpasar, pada Selasa (14/10) sekitar pukul 16.00 Wita. Dipenggeledahan, petugas menyita 21 paket sabu siap edar dengan berat total 4,70 Wita, timbangan, bong dan plastic klip.
Setelah tersangka Muh N ditangkap, tersangka Mul ditangkap di Jalan Subur Gang Kalimutu, Denpasar dengan barang bukti satu paket sabu seberat 0,90 gram. “Kedua tersangka (tersangka Muh dan Mul) mengaku sabu sabu tersebut diperoleh dari tersangka SS yang tinggal di Jalan Kalimutu Gang XIX. Dalam pengerebekan di kamar SS kami temukan satu paket sabu seberat 0,11 gram, bong, pipa dan korek. Yang menarik, di kamar SS petugas menemukan 2 wanita yakni berinisial DAA dan CSA dan saat digeledah ditemukan sabu seberat 0,14 gram.
Selain itu, petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar juga menangkap tersangka HT di Jalan Gunung Talang, Denpasar pada Rabu (15/10) sekitar pukul 17.30 Wita. Dari tangan HT yang tinggal di Jalan Gunung Karang, Denpasar ini ditemukan 19 paket sabu seberat 11,58 gram beserta bong, pipet dan korek api. “Tersangka yang satu ini statusnya pengedar dan sudah jadi target operasi,” terangnya.
Narkoba paling banyak disita dari tersangka AAM dan FGJ saat pengerebekan dilakukan kamar kosannya di Jalan Pidada III, Ubung, Denpasar. Dari tangan AAM diamankan 8 paket sabu seberat 7,31 gram, 7 butir ekstasi dan peralatan sabu. Sementara dari tangan FGJ diamankan 8 paket sabu seberat 4,62 gram.
Berikut tangkapan lainnya tersangka Muh M di Jalan Tantular, Denpasar dengan barang bukti paketan sabu seberat 0,21 gram. Disusul kemudian menangkap tersangka MJ yang tinggal di Jalan Akasia XVI, Denpasar dengan barang bukti 8 paket sabu seberat 5,86 gram dan peralatan sabu. Petugas juga menangkap teman wanita tersangka MJ yakni RN dengan barang bukti satu paket sabu sabu. R-005

Dermaga I Rusak, Antrian Hingga Kusamba

Surel Cetak PDF

Foto berita Karangasem Antrian kendaraan di pelabuhan Padangbai2

 

AMLAPURA-Fajar Bali | Rusaknya dermaga I Pelabuhan Padangbai, Manggis, Karangasem akibat ditabrak kapal Andika Nusantra Rabu (8/10) lalu hingga saat ini belum selesai diperbaiki. Alhasil antrian panjang kendaraan pun tak dapat dihindarkan. Bahkan, tumpukan kendaraan tidak hanya di areal pelabuhan saja, namun sudah sampai di wilayah Kusamba, Klungkung.
Antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan ke pelabuhan Lembar, Lombok, NTB ini hanya dilayani satu dermaga, yakni dermaga II. Hal ini pun dikeluhkan beberapa penumpang yang hendak menuju pelabuhan Lembar. Rata-rata, kendaraan yang mengantri sudah sejak sore.
Salah satunya dikatakan sopir asal Kecamatan Sapen, Kabupaten Bima, NTB, Taher (48). Dirinya berencana menuju Bima membawa barang makanan dan minuman. Bahkan, karena kondisi pelabuhan yang macet seperti ini, ia pun melaporkannya kepada pemilik barang, bahwa barang pesanannya tidak bisa sampai tepat waktu. “Berangkat erangkat dari Denpasar, namun karena antrian kendaraan panjang, belum juga dapat giliran, mau bagaimana lagi dermaganya katanya rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Supervisor Pelabuhan Padangbai, I Wayan Sudiartana mengatakan, dermaga yang mengalami kerusakan adalah dermaga I. Pihaknya tidak mengetahui secara pasti penyebab ditabraknya dermaga I ini. Tim sedang menganalisa sebab–sebab tertabraknya dermaga I. “Kami belum mengetahui kapan dermaga I selesai dikerjakan, terkait penyebab ditabraknya dermaga I, tim sedang menganalisanya,” ujar Sudiartana.
Sedangkan, Kapolsek Kawasan laut Padangbai, Kompol I Made Darsana menjelaskan, pihaknya menerjunkan tujuh anggota Sat Lantas Polres Karangasem di Yeh Malet untuk melakukan penjagaan. Sedangkan tiga anggota lagi melakukan penjagaan di tempat yang rawan kemacetan.
Untuk di area pelabuhan Padangbai sendiri, sebanyak 23 petugas kepolisian melakukan penjagaan. Pun pihaknya mempergunakan sistem buka tutup kendaraan untuk mengurai kemacetan panjang. “Macetnya sudah sampai di baypas Kusamba. Kendaraan juga menumpuk di Yeh Malet, kami memakai sistem buka tutup,” ujarnya. W-016

Manajemen Tanah Lot Mengaku Hanya Rugi Rp 1,2 Juta

Surel Cetak PDF

tanah lot

 

TABANAN-Fajar Bali | Dimanipulasinya penjualan tiket masuk ke Daya Tarik Wisata (DTW ) Tanah Lot yang berimbas pada pemecatan tiga karyawan setempat, tak berimbas besar pada pemasukan DTW Tanah Lot. I Ketut Toya Adnyana mengaku akibat ulah tiga petugas penjual tiket kerugian yang diderita pihaknya hanya Rp 1,2 Juta.
“Kita hanya mengalami kerugian sekitar Rp 1,2 Juta dari ulah nakal tiga petugas tiket,” jelasnya Kamis (16/10). Tiga pelaku juga sudah mengembalikan uang tiket yang sempat ditilep itu ke pihak manajemen DTW Tanah Lot.
Dijelaskan, kasus itu baru terungkap pada tanggal 12 April 2014 lalu. Pelakunya tiga orang petugas penjualan tiket, dari tiga orang itu dua orang perempuan dan satu orang tenaga pria. Pasca terbongkarnya kasus tersebut, atau dua hari setelah hari H yakni tanggal 23 April 2014, pelaku diberhentikan dari manajemen dengan tidak hormat.
“Pemecatan itu sudah melalui prosedur dengan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan termasuk pula melalui hasil rembug dengan prajuru Desa Pakraman Beraban”, jelasnya.
Pemecatan itu, lanjut Toya Adnyana, juga dikarenakan pihak manajemen menilai ketiga orang tadi sering melanggar disiplin, seperti kehadirannya yang sering terlambat. Ini terbukti dari hasil pengawasan yang dilakukan sejak bulan Januari 2014.
Disinggung mengenai kemungkinan gaji yang diterima pelaku kecil, Toya Adnyana membantahnya. Menurutnya, gaji karyawan di DTW Tanah Lot sudah sesuai standar UMR. Selain itu pihak pengelola juga memberikan jaminan kesejahteraan keluarga melalui asuransi. Adapun yang ditanggung dalam asuransi tersebut adalah suami istri dan tiga orang anak.
Kasus pemecatan ini diakuinya bukan baru pertama kalinya. Sebelumnya dirinya duduk sebagai manajer juga pernah berlangsung pemecatan karyawan. Bahkan pemecatan itu lebih dari lima orang karyawan.
Sementara itu Bendesa Pakraman Beraban I Made Sumawa membenarkan pihak DTW Tanah Lot telah memecat tiga karyawannya. Sebelum melakukan pemecatan, ada koordinasi pihak DTW Tanah Lot dengan Desa Pakraman Beraban. Sumawa juga mengakui, ketiga orang karyawan tersebut merupakan warga lokal.
“Karyawan di DTW Tanah Lot yang berjumlah 150 orang memang warga lokal, termasuk pula ketiga orang karyawan yang dipecat tersebut”, ungkapnya.
Sumawa menambahkan, pihaknya selalu memback up pihak pengelola, karena DTW Tanah Lot ini pengoperasiannya melalui Desa Pakraman Beraban yang diberikan oleh Pemkab. Tabanan. Sehingga perjalanan pihak manajemen dalam pengelolaannya selalu dikoordinasikan dengan pihak prajuru.
Sumawa melanjutkan, untuk mengantisipasi terulangnya kasus yang sama, pihaknya akan menempuh tiga cara. Pertama dengan menegakkan aturan main. Kedua memberikan pemahaman-pemahaman tentang keberadaan DTW Tanah Lot kepada warga Beraban melalui para kelian banjar. Terutama pada saat rekrutmen karyawan harus dengan rekomendasi kelian banjar. Sehingga para kelian banjar juga akan merasa memiliki tanggungjawab terhadap orang atau warganya yang direkomendasi.
Terakhir, pihak DTW mengadakan pertemuan rutin dengan para karyawan DTW Tanah Lot. Pertemuan rutin ini sendiri berlangsung setidaknya tiga kali dalam setahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, terbongkarnya kasus manipulasi hasil penjualan tiket di DTW Tanah Lot diungkapkan oleh sumber yang terpecaya. Sumber yang namanya tidak mau dikorankan menyebutkan dugaan manipulasi data penjualan tiket masuk ke DTW Tanah Lot berujung pada pemecatan terhadap karyawan di bidang penjualan tiket. Pihak pengelola melakukan tindakan tegas dengan memecat petugas penjual tiket yang nakal tersebut.
“Ada tiga pegawai yang bertugas menjual tiket dipecat karena melakukan manipulasi data tiket,” jelas sumber yang enggan namanya dikorankan. Sumber ini juga setuju kalau setiap tahunnya DTW Tanah Lot diaudit oleh auditor yang independen. “Karena pemasukan uang tiap hari disana sangat besar. Jadi untuk transparansi harus diaudit setiap tahunnya,” jelas sumber menambahkan. W-004

Dirjen PMD: Bali Tak Harus Memilih

Surel Cetak PDF

dirjen-pmd

DENPASAR-Fajar Bali | Kehadiran Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri RI, Tarmizi A. Karim, rupanya tak mampu menuntaskan polemik Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pembahasan Kamis (16/10) yang diharapkan membuahkan keputusan harus berakhir buntu.  Dialog para peserta yang terdiri dari anggota DPD RI, DPR RI, Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), para akademisi serta Bupati/Walikota seolah hanya melanjutkan debat kusir. Namun, di pengujung pertemuan, Dirjen PMD memastikan bahwa Bali tidak perlu memilih antara desa adat dan desa dinas.


Pembahasan UU Desa di ruang Wiswa Sabha, Kantor Gubernur ini seolah terbelah menjadi empat kubu. Pertama kubu anggota DPD RI Provinsi Bali (A.A Ngurah Ratmadi, Pasek Suardika, Kadek Arimbawa, dan Gusti Arya Wedakarna), Anggota DPR RI, Wayan Koster, serta MUDP. Kedua kubu bupati/walikota se-Bali, ketiga kubu forum perbekel dan akademisi. Sedangkan kubu keempat terdiri atas Sekda Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun, Anggota DPRD Bali, Nyoman Parta, serta Dirjen PMD, Tarmizi A. Karim yang hanya mengambil peran sebagai penengah.
Dialog diawali oleh pernyataan anggota DPRD Kota Denpasar, IB Kiana yang mengungkapkan bahwa Bali tidak harus memilih baik desa dinas ataupun desa adat. Menurutnya, selama ini antara desa adat dan desa dinas di Bali tidak pernah tumpang tindih. Keduanya menjalankan tugas dan fungsi masing-masing namun saling mendukung. Penafsirannya, dengan kondisi seperti ini sejatinya Bali tidak perlu memilih.
Di samping itu, ia mengkhawatirkan sejumlah hal jika desa adat didaftarkan. Kemerdekaan desa adat sebagai lembaga yang otonom terancam. Ketika kucuran bantuan cair, desa adat wajib tunduk pada aturan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Demikian juga dengan urusan administrasi lainnya.
Bahkan desa adat yang selama ini tidak masuk dalam jangkauan pengawasan DPRD, justru akan dapat diawasi. “Saya sebagai orang politik, sangat bersyukur kalau desa adat didaftarkan. Dengan demikian saya bisa melakukan fungsi dewan dalam hal pengawasan. Selama ini kan, kami tidak bisa melakukan pengawasan ke desa adat,” sindirnya.
Kekhawatiran IB Kiana pun langsung ditanggapi pedas oleh Gusti Arya Wedakarna. Anggota DPD RI Provinsi Bali yang terpilih dengan suara terbanyak ini memastikan pilihan desa adat tak bisa diganggu gugat lagi. Justru pilihan itu merupakan cara terbaik untuk mengokohkan desa adat.  
Ia menyayangkan, Bali yang hanya dengan penduduk sekitar 3,5 juta tidak pernah solid untuk menyatukan pikiran. Bahkan, kerap justru terjebak dalam manajemen konflik yang memalukan. Perdebatan desa adat dan desa dinas pun dikatakan tidak perlu terjadi, karena hanya berputar pada urusan teknis.
Tak ketinggalan, tim sosialisasi Provinsi Bali pun turut dikritisi. Katanya, selama diskusi-diskusi, tim sosialisasi tidak berimbang. Tim tersebut dituding menggiring opini agar masyarakat memilih untuk mendaftarkan desa dinas. Tindakan itu sangat disayangkan, sebab momentum untuk penguatan desa adat tidak akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, masyarakat Bali harus menyatukan pilihan.
Di samping itu, melalui pendaftaran desa adat, impian Bali untuk memiliki pengadilan agama dapat diwujudkan. Bahkan, Wedakarna menyebut-nyebut, pilihan desa adat juga upaya untuk melanjutkan perjuangan leluhur. Ia sempat menuding langsung, jika Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang notabene kader PDIP tidak mendaftarkan desa adat, berarti tulah (kualat) kepada Alm. IB Mantra. “Kalau Denpasar salah mendaftarkan (tidak desa adat) maka bapak kualat kepada IB Mantra,” tudingnya.
Kata-kata Wedakarna itupun disebut sebagai wacana provokatif oleh Ketua Forum Perbekel Bali, Gede Pawana. Menurutnya, selama ini antara desa adat dan desa dinas sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, Wedakarna diminta untuk tidak membuat pernyataan yang menyudutkan siapapun. Termasuk juga memprovokasi antara desa adat dan desa dinas. “Jangan provokasi kami, dan jangan menyudutkan siapapun,” pintanya tegas.
Menurut Pawana, tim sosialisasi provinsi sudah bersikap netral. Justru sebaliknya, wakil rakyat baik yang di DPR RI maupun DPD lah yang memihak. Bahkan sudah menentukan pilihan, sebelum sosialisasi secara utuh tuntas. Oleh karena itu, ia berharap baik DPR RI maupun DPD jangan terburu-buru menentukan pilihan, sebaiknya mereka mengambil posisi netral dan memberikan sosialisasi secara utuh kepada masyarakat. “Kami harap mereka (DPD dan anggota DPR RI) netral, kenyataan sekarang kan mereka sudah menentukan pilihan,” imbuhnya usai mengikuti pengarahan dari Dirjen PMD.
Usai mendengar pendapat terkait pilihan desa adat atau desa dinas, Dirjen PMD, Tarmizi A. Karim akhirnya dapat menyimpulkan. Katanya, selama ini desa adat dan desa dinas di Bali sudah menjalankan fungsi masing-masing. Tidak pernah ada tumpang tindih diantara keduanya. Oleh karena itu, menurutnya Bali harus mempertahankan kondisi ini. Menjaga dan melestarikan baik desa adat maupun desa dinas.
Tarmizi menegaskan, UU Desa tidak ingin mengganggu keharmonisan antara desa adat dan dinas di Bali. Oleh karena itu, Bali pun tidak harus memilih. “Paling bagus apa yang sudah jadi dan sudah harmonis dipertahankan, saya tidak mau ganggu keharmonisan itu. Tetap saja berlaku keduanya, tidak perlu memilih bagi Bali,” tegasnya.  
Hanya saja, dalam urusan ini pemerintah daerah dianggap memiliki peran penting. Yakni, pemerintah daerah eksekutif maupun legislatif berperan untuk merumuskan permasalahan sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Jika tidak memungkinkan untuk memilih, maka harus dikuatkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) yang akan dirancang oleh pihak DPRD.            
“UU ini memberi ruang yang bagus sekali kepada pemerintah daerah untuk menyusun perda di daerah, agar menyusun perda sesuai dengan kondisi di daerahnya. Itu yang kita mau,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dirjen PMD juga menyampaikan, jika Bali memutuskan untuk memilih desa adat, maka tidak serta merta 1488 desa adat di Bali dapat didaftarkan. Semuanya akan diseleksi ketat, baik dari wilayah, jumlah penduduk, maupun syarat administrasi lainnya. Oleh karena itu, agar tak menimbulkan potensi konflik, ia berharap Bali mempertahankan baik desa adat maupun desa dinas. W-019

Palguna Pertanyakan Dasar Hukum Simulasi Penggabungan Administrasi Desa Adat

Surel Cetak PDF

palgunaDENPASAR-Fajar Bali | Akademisi Hukum Universitas Udayana Dewa Gde Palguna kembali angkat bicara soal polemik UU Desa di Bali. Menurutnya banyak persoalan yang belum terjawab dalam UU Desa. Semua pihak diminta berpikir terbuka, jangan buru-buru ngotot untuk mendaftarkan salah satu desa. Selain itu, Palguna juga mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan menggabungkan administrasi desa yang tak memenuhi syarat dan dibuat semacam gebog (himpunan desa), seperti diwacanakan Ketua Fraksi PDIP Nyoman Parta.
Ditemui usai memberikan seminar di Fakultas Hukum Unud Selasa (14/10), Dewa Palguna menyampaikan, dirinya telah menelusuri dan mendalami UU Desa mulai dari naskah akademik, pasal per pasal, hingga bagian penjelasan umum dan khusus. Namun, sepanjang penelusuran tersebut, Palguna tidak menemukan norma yang menyatakan Bali harus menjatuhkan pilihan. Dengan demikian, meski disebutkan dalam pasal 6 dan penjelasannya, menurut Palguna tidak akan jadi masalah kalau Bali tak memilih. Oleh karena itu, menurutnya orang-orang tidak perlu ribut hanya karena silang pendapat.
“Jadi begini, saya sudah telusuri naskah akademik UU itu dan penjelasan resminya, baik penjelasan umum dan pasal demi pasal. Yang menjadi keributan saat ini kan seolah-olah kita harus memilih. Padahal di normanya tak ada keharusan memilih, itu ada dipenjelasan, mudah-mudahan saya keliru. Pertanyaannya, kalau kita tidak memilih kan tak masalah. Jadi ada persoalan teoretis hukum di sini. Tidak ada kewajiban dalam normanya kita harus memilih,” papar Palguna.
Lebih lanjut, banyaknya masalah yang tak terjawab dalam Undang-undang Desa juga mendapat sorotan khusus dari Dewa Palguna. Utamanya jika Bali akhirnya sepakat untuk mendaftarkan desa adat. Menurut Palguna, yang menjadi definisi dari pemerintahan desa atau desa itu adalah desa sebagai alat pemerintahan terendah. Dengan demikian, desa bukan lagi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom. Karena bukan merupakan masyarakat kesatuan hukum adat yang otonom, masyarakat desa adat tidak boleh lagi memiliki kekayaan. Karena kekayaan itu adalah negara, dan mereka merupakan bagian dari aparat negara.
Apabila hal itu benar-benar terjadi, lanjut Dewa Palguna, maka desa adat tidak lagi memiliki kemerdekaan dan tidak memiliki hak untuk mengatur aset yang ada di wilayahnya. Seluruh aset dapat diambil alih oleh negara. Dampaknya, ketika muncul investor yang akan memanfaatkan aset tersebut, mereka tidak perlu lagi meminta izin ataupun berurusan dengan adat, lantaran sudah menjadi milik negara.
“Desa adat bukan lagi menjadi kesatuan hukum adat yang otonom, berarti kalau begitu tidak boleh memiliki kekayaan. Karena kekayaan sudah punya negara, inilah yang tidak terjawab dalam UU ini (UU Desa),” ungkapnya.
Persoalan kedua yang juga tak terjawab dalam UU Desa yakni fakta adanya wilayah desa adat yang saling seluk (tumpang tindih) di Bali. Tak hanya rancu dalam batas-batas wilayah, tapi hingga keanggotaan masyarakat, serta banjarnya. Ia menyontohkan, desa adat di Mengwi, Kabupaten Badung.
Di Mengwi, wilayah desa adat tidak hanya di lingkungan Kabupaten Badung tapi hingga ke Kabupaten Tabanan. Mantan Hakim MK ini tidak dapat membayangkan, bagaimana nanti proses administrasi jika UU Desa sudah diberlakukan.
Menurut Dewa Palguna, kedua persoalan ini belum terjawab, bukan hanya dalam naskah akademik, tapi juga dalam pasal bahkan hingga penjelasan UU Desa. Ia berharap, pihak-pihak yang ngotot mendaftarkan desa adat menuntaskan permasalahan itu terlebih dahulu. Tidak hanya dengan jawaban klise, tapi didasari oleh dasar hukum yang jelas.
“Dua hal itu saja perlu penjelasan clear dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dapat dijadikan dasar argumen kalau jadi persoalan di masa yang akan datang,” tegasnya.
Sebagai akademisi Dewa Palguna sangat setuju adanya UU Desa. Namun, ia tidak sepenuhnya setuju jika sejumlah pihak dengan yakin mengatakan bahwa memilih mendaftarkan desa adat berarti memperkuat keberadaan desa adat di Bali. Pernyataan itu menurutnya dapat menjadi persoalan besar. Sebab, di dalam UU Desa tidak satupun disebutkan bahwa pemilihan UU Desa dapat memperkuat desa adat.
Ia tak yakin, hanya dengan konsultasi ke Mendagri ataupun Dirjen Otonomi Daerah wacana memperkuat desa adat itu dapat dipegang. Pernyataan-pernyataan demikian hanya dapat dipercaya jika sudah ada pegangan hukum jelas. “Jangan menjadikan pernyataan lisan sebagai ukuran, karena tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang jelas. Bisa saja yang menyatakan demikian menyangkal ketika ada persoalan nanti,” cetusnya.
Jangan Dipolitisir
Jumlah desa adat di Bali yang mencapai 1488 juga menjadi persoalan yang dibeber Palguna. Jumlah sebanyak itu bukan tidak mungkin akan bertambah lagi dengan adanya pemekaran. Hal-hal seperti ini, kata Dewa Palguna perlu dibahas dan disiapkan pengaturan secara khusus. Lantaran di dalam UU Desa tidak ada pembahasan spesifik mengenai jumlah desa ataupun potensi pembentukan desa-desa baru. Bukan hanya potensi pertumbuhan desa, ia mengimbuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan Bali apakah diperlukan jumlah desa sebanyak itu? Dewa Palguna tidak ingin, potensi-potensi seperti itu dikesampingkan padahal belum dijawab oleh UU Desa. Apalagi ketika pembahasan UU Desa di Bali sekarang diseret ke urusan Partai Politik (Parpol).
“Jangan sampai karena kepentingan politik, lantas orang-orang mengatakan ini (pilihan desa adat) paling tepat. Sangat bersalah saya sebagai akademisi kalau menerima itu tanpa reserver dan sebagainya. Apalagi orang-orang bilang ini pilihan hidup atau mati. Ini undang-undang kok pilihannya hidup atau mati? Bagaimana sih?,” herannya.
Terkait rencana PDIP Bali, sebagaimana diwacanakan Ketua Fraksi PDIP Nyoman Parta, mensimulasikan penggabungan administrasi desa-desa adat dengan penduduk minim, Dewa Palguna dengan tegas mempertanyakan dasar hukumnya. Sebelum rencana itu digelar, ia ingin tahu dasar undang-undang yang memungkinkan dilakukan pengaturan seperti itu.
“Saya tanya di mana dasar Undang-undang Desa bisa seperti itu. Itu yang tidak pernah bisa dijawab oleh mereka. Mudah-mudahan saya yang lalai baca dan tidak berhasil menemukan dasar hukumnya,” imbuhnya.
Dengan intonasi meledak-ledak, Dewa Palguna menyatakan, ia tidak ingin persoalan UU Desa ini seolah tidak bisa dibantah. Lantaran ‘diklaim’ sebagai perjuangan anggota Parpol besar. “Jangan sampai karena merasa ini hasil dari perjuangan seseorang dan hasil dari partai besar, jadi tidak bisa ditolak. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kalau itu yang terjadi, saya tidak bisa. Saya tidak bisa menggadaikan kompetensi akademik saya untuk hal-hal seperti itu. Untuk melihat hal seperti itu, harus clear dulu dan untuk melihat itu harus dari naskah akademik dan penjelasan UU Desa,” sodoknya.
Menurut Palguna, usai menuntaskan pembahasan naskah akademik, barulah seharusnya dilakukan penafsiran. Dengan demikian, tak seorang pun dapat melakukan penafsiran berdasarkan keinginannya sendiri. Dengan sisa waktu sekitar dua setengah bulan ini, Dewa Palguna mengaku sudah angkat tangan. Ia tidak tahu apalagi yang harus dilakukan untuk mengakhiri dilema masyarakat Bali tentang UU Desa. Apalagi para politisi ataupun pihak-pihak yang berwenang dinilai tidak bersifat terbuka.
Ia menyatakan sudah menyampaikan pandangan serta pertimbangan-pertimbangan risiko jika desa adat yang didaftarkan. Kini pilihan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. “Ya kalau tidak ada risiko saya sebagai akademisi siap untuk dipersalahkan kalau memang pendapat saya yang keliru dalam soal ini. Itu kan biasa dan akademisi tidak boleh berbohong harus bicara sesuai dengan keyakinannya. Mau daftarkan yang mana nanti silakan, yang merasakan masyarakat Bali. Yang penting saya sudah sampaikan pendapat saya. Dadu sudah saya lemparkan, jadi sekarang terserah pihak yang berwenang,” tutupnya dengan tawa. W-019

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL